MoU Bersama DPMD, AP UIN Bandung SIAP dampingi 270 BUMDes di Kab. Sumedang
Bandung (15/05/2023) – Sebagai bagian dari roadmap pengabdian masyarakat AP UIN Bandung yang salah satu fokusnya pembangunan desa, setalah bekerjasama dengan berbagai daerah. Kali ini administrasi publik UIN Bandung Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang setelah sebelumnya melakukan penjajagan dan simulasi selama 1 tahun yang di inisiasi oleh salah satu Dosen-nya Idah Wahidah, S.IP.,MH.,M.AP. Penyerahan Perjanjian Kerjasama yang dilaksakan pada hari Senin di aula FISIP UIN SGD Bandung ini. diinisiasi oleh kedua belah pihak mengingat urgensi pengembangan kemandirian desa melalui peningkatan kualitas BUMDes.
Khaerul Umam S.IP.,M.Ag.,CHRA, selaku ketua Jurusan menyampaikan bahwa BUMDes memiliki peranan penting dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, BUMDes perlu adanya kemandirian yang tidak hanya mengandalkan bantuan dari dana Desa tetapi perlu mencari pendanaan dengan sistem Bussines to Business dengan melibatkan para pihak swasta untuk adanya Kerjasama dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Sumedang.
Lebih lanjut, Iwan Hermawan, S.E., MM., Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama, menyampaikan bahwa desa seharusnya jadi wadah yang dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan negara dalam peningkatan perekonomian yang berdasarkan dengan UU No. 6 Tahun 2014. Dengan begitu, hadirnya program “Desa Membangun” sebagai bottom up dan “membangun Desa” sebagai top-down sebagai iniasi desa. Dari hal tersebut maka BUMDes terdapat 3 klasifikasi yaitu BUMDes, BUMDesMA (milik desa bersama) antara kedua belah pihak BUMDes dan BUMDesMA LKD yaitu badan usaha milik desa bersama yang dibentuk dengan tranformasi unit pengelolaan kegiatan pasca program nasional pemberdayaan masyarakat. Lalu pada kabupaten sumedang adanya 270 BUMDes dan yang telah berbadan hukum sekitar 119 BUMDes serta BUMDesMA LKD dengan jumlah 22 yang sudah berbadan hukum.
Pihak DPMD Kabupaten Sumedang menambahkan bahwa, permasalahan BUMDes di Kabupaten Sumedang tidak jauh dari seputar peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan pengembangan usaha. Sehingga perlu inisiasi seperti peningkatan kapasitas SDM, kontinyuitas dalam kelembagaan usaha dan menjalin Kerjasama dengan pihak Swasta. Pelaksanaan kerjasama dengan Administrasi Publik UIN Bandung dapat berupa pelatihan SDM terkait: pembuatan laporan terkait keuangan, berupa data surplus atau defisit untuk peningkatan pembangunan desa serta adanya kolaborasi tawar produsen (petani desa) dengan BUMDes untuk mengkonsolidasi dalam penjualan hasil dari produksi masyarakatnya.
Pada sesi diskusi pihak DPMD Kabupaten Sumedang menawarkan pula pada Jurusan Administrasi Publik untuk menjadi “Dokter” pada klinik BUMDes di Kabupatan Sumedang, yang diberi nama MABAR ( bersama belajar) dan TEPANG (temu peluang) untuk bisa memberikan manfaat dari program BUMDes yang dijalankan. Dalam waktu dekat program pendampingan dari pihak jurusan Administrasi Publik UIN Bandung seperti pendampingan NPWP,pembuatan NIB, sertifikasi halal dan program lainnya untuk mengadvokasi kebutuhuan dalam pemberdayaan desa di Kabupaten Sumedang.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terjalinnya sinergitas antara Jurusan Administrasi Publik dengan DPMD Kabupaten Sumedang khususnya dalam pemberdayaan desa di Kabupaten Sumedang.
——————–
dikelola oleh :
ap edutainment
www.ap.uinsgd.ac.id
