Bandung, 27 November 2025 — Lembaga Analisis dan Advokasi Kebijakan Publik (LA2KP) kembali membuka ruang diskusi akademik melalui penyelenggaraan Seminar Viral Based Evidence Strategy bertajuk “Viral Based Policy vs Evidence Based Policy: Viralitas dan Rasionalitas dalam Formulasi Kebijakan Publik.” Kegiatan ini menghadirkan sudut pandang kritis mengenai bagaimana fenomena viral di ruang digital sering kali bersinggungan dengan pendekatan berbasis data dan bukti dalam pembuatan kebijakan publik.
Acara yang berlangsung pada Kamis, 27 November 2025, di Aula FISIP Lt. 1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, menghadirkan antusiasme tinggi dari para civitas akademika serta praktisi kebijakan publik. Seminar ini dirancang untuk memperkuat literasi kebijakan publik yang responsif, rasional, dan tetap adaptif terhadap dinamika komunikasi digital yang kian cepat.
Sebagai narasumber, Dr. Riant Nugroho, M.Si, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), memaparkan bagaimana “viralitas” kini sering menjadi pemicu percepatan respons pemerintah, namun tidak selalu sejalan dengan kaidah evidence-based policy. Dalam paparannya, Dr. Riant menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tekanan publik di media sosial dan kewajiban pemerintah untuk mengedepankan rasionalitas berbasis data.
Diskusi dipandu oleh Dr. H. Fadjar Tri Sakti, M.Si, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN SGD Bandung, yang menyoroti bagaimana ruang digital menciptakan pola baru dalam advokasi kebijakan. Moderator juga mendorong peserta untuk memahami peran analis kebijakan dalam menerjemahkan isu viral menjadi rekomendasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Harapannya, melalui seminar ini lahir generasi analyst fighters yang mampu memadukan kecakapan analisis empiris dengan sensitivitas terhadap dinamika opini publik. Kegiatan ini sekaligus mempertegas komitmen LA2KP dalam menghadirkan forum akademik yang kritis, relevan, dan responsif terhadap tantangan kebijakan publik di era digital.
Pengurus Lembaga Analisis dan Advokasi Kebijakan Publik Periode 2025
