Bandung, 22 Oktober 2020 – Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar Webinar Publik. Webinar kali ini memiliki tema “Tuntutan Kompetensi Administrasi Publik dalam Menunjang Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah”. Kegiatan yang dilakukan secara daring melalui media Zoom dan disiarkan langsung dalam kanal Youtube “Publica Community” ini, turut mengundang tiga narasumber utama yang kredibel yaitu di antaranya Drs. H. Emma Sumarna, M.Si (Sekretaris Daerah Kota Bandung), Yosep Mochamad Z, S.STP, M.Si (Kasubbid Formasi dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat), dan Dr. Engkus Kustyana, M.Si (Dosen Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
Wakil Dekan 1 FISIP, Dr. Moh. Dulkiah, M.Si, secara langsung membuka kegiatan webinar ke-2 ini serta menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas nama pimpinan Fakultas terhadap para pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini hingga dapat melibatkan peserta sebanyak 621 orang dari berbagai latar belakang kalangan dan institusi, juga ucapan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia untuk hadir. Selanjutnya, Ketua Jurusan Administrasi Publik, Khaerul Umam, S.IP, M.Ag, juga memberikan sambutan dengan memaparkan beberapa hal terkait dengan pentingnya kegiatan ini. Yaitu bahwa lulusan sarjana administrasi publik harus memiliki kapasitas dan kemampuan yang linear dan berkorelasi positif dengan kebutuhan dari Instansi Pemerintah baik itu yang ada di Pusat maupun Daerah sehingga kedepannya pihak jurusan dapat menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan tersebut ke dalam kurikulum pendidikan jurusan yang akan diberikan kepada setiap mahasiswa nantinya.
Hadir sebagai moderator, Idah Wahidah, S.IP, M.AP (Dosen UIN SGD Bandung) menyampaikan bahwa webinar kali ini penting untuk diperhatikan oleh setiap mahasiswa dan dosen jurusan Administrasi Publik sehingga dapat mengetahui dan memahami kebutuhan dunia kerja kedepannya.
Narasumber pertama, yang mewakili Sekretaris Daerah Kota Bandung, yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, S.T, M.T, memaparkan tentang smart ASN pemerintahan Kota Bandung dalam era Revolusi Industri 4.0. Beliau menjelaskan hal apa saja yang di persiapkan dan diimplementasikan oleh pemerintahan Kota Bandung dalam menyambut era revolusi industry 4.0, mulai dari pelayanan publik dengan metode e-government, agar lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat. Kemudian adanya inovasi – inovasi terkait dengan program pemerintahan, yang disebut pemerintahan digital atau digitalisasi pemerintahan dengan tujuan mengubah cara kerja birokrasi. Lalu dijelaskan pula top skills yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di era revolusi industry 4.0. Sehingga Pemerintah Kota Bandung pun memiliki sejumlah program yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi untuk publik termasuk para mahasiswa administrasi publik yang memiliki potensi di bidang teknologi.
Untuk narasumber ke-2 dari Kasubbid Formasi dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Yosep Mochamad Z, S.STP, M.Si, menyajikan perihal kompetensi ASN yang ada di pemerintah daerah yang disebabkan adanya pemerintahan digital, kebijakan berbasis data, open government, adanya pergeseran budaya , dan otonomi daerah. Hal-hal tersebut menuntut adanya perubahan kompetensi dari ASN agar lebih adaptif sehingga mereka dapat bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai akuntabilitas, kreatif dan innovatif dalam rangka pelayanan prima kepada masyarkat. Selain itu, kompetensi lainnnya yang diperlukan para calon ASN kedepan diantaranya adalah kompetensi teknis, manajerial , dan kompetensi social kultural.
Dilanjutkan oleh Dr. Engkus Kustyana, M.Si, sebagai narasumber ke-3 yang juga merupakan dosen Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, membahas mengenai pengembangan kompetensi administrasi publik di era digital dalam konteks perguruan tinggi. Diantaranya menjelaskan mengenai tantangan utama administrasi publik di era digital, dengan cara collaborative university, transfer teknologi, dan unsur-unsur bagaimana pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. (Admin.AP2020).
