Menganalisa Reshuffle Menteri di Tengah Pandemi

Administrasi Publik > News & Update > Artikel Mahasiswa > Menganalisa Reshuffle Menteri di Tengah Pandemi

Dunia mengalami perubahan semenjak terdeteksinya virus menular yaitu corona virus desease yang diketahui berasal dari Wuhan, Tiongkok serta ditetapkan sebagai pandemi covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Virus corona merupakan virus yang menular serta dapat menimbulkan infeksi saluran pernafasan. Pandemi ini menjadi masalah krisis kesehatan di dunia, sehingga pada bulan maret tahun 2020 Indonesia termasuk sebagai negara yang terjangkit covid-19 ini. Hal ini ditandai karena adanya dua warga yang terdeteksi terkena covid-19 yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Sampai saat ini pandemi terus menjadi-jadi hingga pada tanggal 24 Februari 2021 jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai 1.306.141 orang, yang dinyatakan meninggal sebanyak 35.254 orang dan dinyatakan sembuh sebanyak 1.112.725 orang. (Kemenkes_RI)

Saat ini Indonesia sedang mengalami situasi yang cukup berat dengan ditandai oleh beberapa hal, pertama pandemi covid-19 yang tak kunjung reda, kedua adanya prediksi bahwa kondisi ekonomi akan menuju resesi karena dampak dari virus corona ini, dan yang terakhir yaitu adanya anggapan dari Presiden Jokowi Dodo bahwa kurangnya kinerja dari para menteri karena anggota kabinetnya tidak bekerja secara extraordinary dalam memerangi situasi berat seperti ini bahkan dinilai tidak memiliki sense of crisis. Salah satu yang menjadi indikator Presiden menilai kinerja para menteri tidak menghasilkan perubahan yang signifikan ditandai karena rendahnya serapan anggaran. Isu reshuffle menteri juga diperkuat dengan adanya salah satu menteri yang dianggap gagal dalam mengatasi kasus pandemi tapi tidak ingin mundur, serta makin kuat lagi dengan adanya 2 menteri yang berhasil tertangkap KPK terkait kasus korupsi.

Setiap hari selalu ada lonjakan drastis kasus positif Covid-19 di Indonesia sehingga penyebaran virus corona ini mempengaruhi perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi domestik triwulan I pada tahun 2020 yang terperangkap di angka 2,97 %. Selain itu, terlihat juga dari kemerosotan impor bahan baku sebanyak 43,03 %, dan turunnya impor barang modal sebanyak 40% hal ini menyebabkan adanya ancaman resesi sudah semakin jelas. Dengan adanya situasi perekonomian yang bergerak lambat ini mengakibatkan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sebagaimana yang dipaparkan oleh Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan bahwa masyarakat yang terkena PHK akibat pandemi ini berjumlah kurang lebih 3 juta yang terdaftar.

Berkaitan dengan situasi pandemi seperti saat ini maka ada beberapa menteri yang kemungkinan dapat di reshuffle seperti bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dalam bidang sosial terlihat dari banyaknya keluarga yang terkena dampak dari pandemi terutama yang dialami oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini sudah sangat jelas membutuhkan penanganan dengan diberikannya bantuan sosial yang harus berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya, bidang ekonomi yang mana bisa kita lihat kondisi perekonomian di Indonesia sedang memprihatinkan dengan adanya beberapa masalah ekonomi seperti pengangguran dan peningkatan jumlah karyawan yang di PHK sedang merajalela. Dengan demikian, diperlukan pembenahan dalam bidang ekonomi yang harus diisi dengan seorang pemimpin yang cepat tanggap dan inovatif dalam menghadapi krisis ini. Dan yang terakhir bidang kesehatan, masalah kesehatan merupakan hal yang paling krusial dari pandemi ini yang dilihat dari permasalahan BPJS yang semakin larut, serta lambatnya penanganan Covid-19. Dalam ketiga bidang tersebut memiliki masalah yang sama yaitu penyerapan anggaran yang sangat minim.

Ditengah kondisi pandemi ini menyebabkan masyarakat frustasi, tertekan dan merasa berat dalam menjalani kehidupan mengingat pandemi ini juga tidak pasti kapan akan berakhir. Keadaan yang tidak baik-baik saja yang dirasa oleh masyarakat ini menimbulkan beberapa aspirasi untuk melakukan perubahan. Isu reshuffle dari Presiden Jokowi Dodo dilontarkan dalam sidang kabinet paripurna yang pada saat itu diselenggarakan di istana negara pada hari kamis, tanggal 28 juni 2020 kemudian diunggah di media sosial pada tanggal 28 juni 2020 dianggap sebagai kanalisasi aspirasi publik yang dirasa terhambat selama ini.

Pada tanggal 7-11 Juli 2020 Litbang Kompas melakukan jajak pendapat yang terdiri dari beberapa aspek. Pertama, sebanyak 87,8 % responden mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kinerja menteri dalam mengatasi pandemi ini, kedua ketidakpuasan masyarakat terkait ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat serta tenaga medis sebanyak 71.1 %, ketiga yaitu ketidakpuasan terkait bansos kepada masyarakat yang terdampak sebanyak 75,1 %. Sebagai hasilnya, sebanyak 61,4 % responden menilai bahwa adanya reshuffle menteri menjadi salah satu solusi yang efektif dalam rangka perbaikan pengananan Covid-19.

Situasi saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kesigapan Presiden dalam menciptakan optimisme publik serta menjadi garda terdepan dalam merumuskan jalan untuk menangani pandemi dengan memberi arahan dan target yang jelas, menghidupkan kolaborasi untuk memperbaiki keadaan ekonomi saat ini, serta dapat menumbuhkan sikap saling percaya pada setiap elite-elite politik.

Banyaknya korban jiwa dan PHK karena pandemi ini menjadi poin penting yang harus segera diperbaiki dan ditangani. Dalam situasi saat ini yang dibutuhkan adalah keputusan yang cepat dengan hasil yang tepat. Keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden,maka apabila keputusan ini adalah solusi yang dinilai cukup efektif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Presiden  :

  1. Berhati-hati dalam menentukan pos menteri yang akan direshuffle. Diharapkan yang relevan dalam menangani Covid-19.
  2. Memilih menteri pengganti yang tepat artinya mencari pribadi yang sigap,cermat,berani mengambil langkah dan terobosan yang inovatif,giat dan gesit, serta mampu menyesuaikan diri dengan cepat di berbagai situasi dan kondisi.
  3. Mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam satu kesatuan.

Menjadi seorang menteri harus mempunyai kelebihan dan kemampuan diatas rata-rata, tidak hanya mampu memimpin kementerian yang dibidanginya saja, namun harus bisa bersinergi dan berkerjasama dengan semua pihak yang terkait, sekaligus sebagai pelayan bagi presiden dan masyarakat.

Pada tanggal 22 Desember 2020 Presiden Jokowi Dodo mengumumkan hasil reshuffle kabinet di Istana Merdeka. Setelah pengumuman disampaikan, maka para menteri baru ini memaparkan sejumlah rencana yang akan dilakukan dalam masa jabatannya. Keenam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dilantik pada tangga 23 Desember 2020. Berikut merupakan daftar nama menteri hasil reshuffle :

No Bidang Kementerian Menteri Lama Menteri Baru Hasil Reshuffle
1. Menteri Sosial Juliari Batubara Tri Rismaharini
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Sakti Wahyu Trenggono
3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Sandiaga Salahuddin Uno
4. Menteri Perdagangan Agus Suparmonto Muhammad Lutfhi
5. Menteri Agama Fachrul Razi Yaqut Cholil Qoumas
6. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto Budi Gunadi Sadikin

 

Besar harapan kedepannya bahwa kementerian yang terkena pembenahan atau perombakan mampu menangani masalah yang dihadapi dalam kondisi darurat seperti ini dengan cepat, tepat, serta memiliki keahlian dan strategi yang efektif dan efisien sehingga dapat merubah keadaan menjadi lebih baik serta kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi kembali.

Oleh:
Nadiya Asyri Nur Fadillah
(Mahasiswa Angkatan 2018)

Related Posts

×

Bantuan Layanan Surat Menyurat, SIMAK, dll.

× Layanan Akademik