Opini Hasil Open Discussion Ahli Muda Bersama Rafli Permanayudha (Civil.idn)
– Bandung, 9 Mei 2025
Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Namun, kenyataannya, kondisi pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih diliputi berbagai permasalahan struktural yang tak kunjung terselesaikan. Diskusi bersama Rafli Permanayudha dalam forum weekly discussion LA2KP mengenai “Gelapnya Peta Pendidikan: Mencari Terang di Tengah Kebijakan yang Berubah-ubah” menegaskan bahwa persoalan pendidikan bukan semata-mata terletak pada masyarakat atau peserta didik, tetapi justru bermula dari kebijakan negara yang tidak konsisten dan sering kali tidak berpihak pada kepentingan publik.
Sejarah mencatat bahwa pendidikan kerap dijadikan alat kekuasaan, baik di masa Orde Baru maupun era reformasi. Pendidikan tidak ditempatkan sebagai ruang pembebasan dan pemberdayaan, melainkan sebagai instrumen untuk melanggengkan kepentingan politik. Ketika pergantian menteri selalu dibarengi dengan perubahan kurikulum, hal ini menunjukkan bahwa arah pendidikan tidak pernah memiliki fondasi jangka panjang. Sistem yang tidak konsisten inilah yang kemudian menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan nasional.
Masalah lainnya pun terus bermunculan, adanya kebijakan efisiensi anggaran pendidikan demi pembiayaan program-program yang belum menyentuh akar persoalan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pelaksanaannya belum merata. Belum lagi wacana yang berkembang mengenai masuknya AI dalam kurikulum tanpa kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Sementara itu, kebutuhan dasar seperti keringanan biaya UKT, peningkatan literasi, serta pemberantasan praktik jual beli gelar masih jauh dari perhatian utama pemerintah.
Pertanyaan krusial pun muncul, apakah literasi masyarakat yang masih rendah menjadi penyebab utama stagnasi pendidikan, atau justru pemerintah yang gagal menciptakan ekosistem pendidikan yang adil dan progresif? Jawaban yang muncul dalam diskusi ini menunjukkan bahwa keduanya berkontribusi, namun tanggung jawab utama tetap berada di tangan negara. Pemerintah harus berkomitmen penuh untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas, bukan sekadar agenda politik atau proyek jangka pendek.
Belakangan ini muncul berbagai tanggapan publik mengenai pengiriman anak-anak ke barak militer sebagai solusi terhadap “kenakalan remaja” menunjukkan bahwa pendekatan mengekang masih digunakan alih-alih memperbaiki sistem dari akar. Padahal, persoalan perilaku remaja sering kali lahir dari tekanan sosial dan ekonomi, yang seharusnya direspons melalui peningkatan kesejahteraan dan pendidikan yang inklusif, bukan pendekatan militeristik.
Sudah saatnya pemerintah berhenti menjadikan pendidikan sebagai ladang eksperimen kebijakan yang berubah-ubah. Diperlukan keberanian untuk merumuskan sistem pendidikan yang konsisten, kontekstual, dan berkelanjutan, serta kesadaran bahwa hanya melalui pendidikan yang merata dan berkualitaslah bangsa ini bisa keluar dari kegelapan. Mari bersama-sama bersuara, terlibat, dan mengawal kebijakan pendidikan agar berpihak pada masa depan bangsa, bukan pada kepentingan sesaat. Perubahan tidak akan hadir jika hanya diserahkan pada penguasa, kita semua punya peran untuk membawa pendidikan Indonesia menuju terang.
Pengurus Ahli Muda Lembaga Analisis dan Advokasi Kebijakan Publik Periode 2025
