Paguron Pencak Silat di Jawa Barat didorong untuk ikut terlibat dalam pengamanan pemilu 2024.
Ide ini terlahir dalam FGD (Focus Group Discussion) yang digelar Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan tema ‘Keterlibatan Paguron Pencak Silat dalam Pengamanan Pemilu 2024 di Jawa Barat’ di Aula FISIP Lt. 1 Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
FGD ini dihadiri lebih dari 80 Kasepuhan dan Pendekar dari Paguron-Paguron di Jawa Barat, Direktur Binmas Polda Jawa Barat yaitu Kombes Pol Idil Tabransyah, S.H., M.M, Ketua (plh) KPU Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Bawaslu Kota Bandung, pihak akademisi, Binmas Polrestabes Bandung, dan perwakilan dari Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan dosen dan mahasiswa Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung.
Ketua Jurusan Administrasi Publik, Khaerul Umam mengatakan, kegiatan FGD ini dilatarbelakangi atas pengalaman yang kurang baik pada tahun 2019 dengan banyaknya konflik di masyarakat.
Termasuk konflik SARA dan berjatuhannya korban sebagai pahlawan demokrasi yang terlibat dalam penyelanggara pemilu baik di tingkat kecamatan, kelurahan/desa maupun di tingkat TPS.
“Juga isu strategis pengamanan lainnnya, dari mulai distribusi logistik sampai kepengamanan kotaks uara, yang tidak mungkin hanya bergantung pada Kepolisian dan TNI,” ucap Umam.
Menurutunya, atas pengalaman tersebut maka perlu adanya peranan masyarakat adat yang dalam kesempatan ini mengangkat pendekar dan murid dari Paguron Pencak Silat untuk dapat berkontribusi aktif.
“Nantinya akan dibuat Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) sebagi naskah akademis dalam mendorong menjadi kebijakan ini, minimal di Provinsi Jawa Barat sebagai percontohan,” ungkapnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN SGD Bandung, Prof. Ahmad Ali Nurdin, M.A., Ph.D menyambut baik keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu.
“Keterlibatan Paguron sebagai unsur masyarakat sangat dibutuhkan untuk meminimalisir konflik, kecurangan, hingga menjaga keamanan dan keterlibatan dalam penyelenggaraan pemilu,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU dan Bawaslu Kota Bandung mengakui bahwa untuk di tahun 2024 pihaknya memerlukan banyak SDM untuk terlibat baik sebagai petugas di tingkat kecamatan, kelurahan maupun di tingkat TPS.
“Meskipun jika ingin menjadi petugas pemilu, tentu perlu mengikuti prosudur yang berlaku, dan hadir sebagai peribadinya, bukan atas nama kelompok,” ujarnya.
Direktur Binmas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Idil Tabransyah, S.H., M.M., mengatakan, perlunya penyamaan persepsi dan keinginan yang murni dari para pendekar untuk ikut serta manjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya.
“Hal inilah yang perlu betul-betul digali dan dipersiapkan lebih matang,” tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Sumber: https://bandungraya.inews.id/
————————
dikelola oleh:
AP Edutainment
www.ap.uinsgd.ac.id
